Soekapoera

Pada pertengahan abad ke-18, komoditas nila (indigo) sedang menjadi “emas biru” bagi VOC. Di bawah kepemimpinan Raden Anggadipa II (Tumenggung Wiradadaha IV), wilayah Sukapura dipaksa untuk menjadi lumbung penghasil warna alami ini. Belanda menuntut kuota besar untuk memenuhi pasar tekstil di Eropa, tanpa peduli bahwa tanaman ini membutuhkan perawatan yang sangat rumit dan melelahkan.

Bagi masyarakat awam saat itu, menanam nila adalah sebuah kutukan tersembunyi. Prosesnya bukan sekadar menanam, tapi juga mengolah daun di bak-bak perendaman yang besar hingga menjadi pasta. Aroma busuk yang dihasilkan serta waktu yang tersita membuat para petani kehilangan waktu untuk menggarap sawah padi mereka sendiri. Inilah awal mula gesekan antara kepentingan perut rakyat dan kantong kompeni.

Raden Anggadipa II melihat kegelisahan ini setiap kali beliau berkeliling wilayah kadaleman. Sebagai Bupati ke-4, beliau memikul beban sejarah dari para pendahulunya untuk menjaga kemakmuran Priangan Timur. Beliau mulai menyadari bahwa jika perintah VOC ini diikuti sepenuhnya, Sukapura yang subur bisa terancam bencana kelaparan karena semua tenaga kerja dikerahkan secara paksa untuk industri nila.

Diplomasi Berani Raden Anggadipa II di Tengah Tekanan Kompeni

Menjadi pemimpin di bawah bayang-bayang VOC membutuhkan kecerdikan luar biasa. Tumenggung Wiradadaha IV tidak melakukan pemberontakan terbuka dengan senjata, karena ia tahu itu akan memicu pertumpahan darah yang lebih besar. Sebaliknya, beliau menggunakan strategi perlawanan administratif dan diplomasi yang sangat halus namun kokoh untuk melindungi rakyatnya.

Sang Bupati sering memberikan laporan bahwa lahan di Sukapura tidak semuanya cocok untuk nila atau beralasan bahwa tenaga kerja sedang fokus pada perbaikan infrastruktur jalan. Penolakan ini merupakan bentuk pembangkangan sipil yang sangat berani pada masanya. Beliau lebih memilih mendapat teguran keras dari Gubernur Jenderal di Batavia daripada melihat rakyatnya menderita akibat kerja rodi pengolahan nila yang tidak manusiawi.

Keputusan ini menjadikan Raden Anggadipa II sebagai simbol pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Di saat banyak penguasa lain mungkin “mencari aman” dengan menuruti semua keinginan Belanda demi jabatan, Bupati Sukapura ke-4 ini justru memasang badan. Beliau membuktikan bahwa martabat seorang pemimpin diukur dari seberapa berani ia berkata “tidak” pada kebijakan yang merugikan masyarakat kecil.

Dampak Penolakan: Menjaga Lumbung Padi Priangan Timur

Langkah berani Tumenggung Wiradadaha IV memberikan solusi praktis bagi ketahanan pangan di Sukapura. Karena penanaman nila dibatasi dan tidak dilakukan secara masif, sawah-sawah padi di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya tetap terjaga produktivitasnya. Rakyat tetap memiliki stok pangan yang cukup, sehingga Sukapura terhindar dari krisis kelaparan yang saat itu mulai menghantui daerah-daerah lain di Jawa yang dipaksa menanam komoditas ekspor.

Secara sosial, pembatasan pabrik nila juga menyelamatkan ekosistem sungai di Sukapura. Limbah cair dari pengolahan nila yang sangat beracun dan berbau tajam tidak sampai mencemari sumber air warga secara luas. Sang Bupati secara tidak langsung telah melakukan langkah “pelestarian lingkungan” sejak ratusan tahun lalu, demi memastikan tanah warisan leluhur tetap sehat dan bisa digarap oleh generasi mendatang.

Bagi kita saat ini, tindakan Bupati ke-4 ini adalah pelajaran berharga tentang kemandirian. Beliau mengajarkan bahwa kemakmuran tidak harus dicapai dengan mengikuti tren ekonomi global (seperti nila saat itu) jika harganya adalah nyawa dan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan beliau menjaga keseimbangan antara tuntutan kolonial dan kebutuhan rakyat membuat Sukapura tetap menjadi wilayah yang stabil dan disegani di tatar Sunda.

Warisan Moral Wiradadaha IV bagi Masyarakat Modern

Kisah penolakan pohon nila ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan cermin bagi para pemimpin dan masyarakat masa kini. Raden Anggadipa II meninggalkan warisan tentang pentingnya kedaulatan lokal. Beliau menunjukkan bahwa menjadi bagian dari sistem besar (seperti VOC kala itu) bukan berarti kita harus kehilangan jati diri dan rasa empati kepada sesama.

Nama besar Wiradadaha IV tetap harum hingga kini di hati masyarakat Tasikmalaya bukan karena kemegahan istananya, tapi karena keberaniannya melindungi piring nasi rakyatnya. Bagi pelajar dan masyarakat awam, kisah ini memberikan solusi ringkas: bahwa dalam menghadapi tekanan apapun, integritas dan kepentingan orang banyak harus selalu menjadi kompas utama dalam mengambil keputusan.

Menutup sejarah ini, kita diingatkan bahwa “Warna Biru Nila” mungkin indah di kain-kain bangsawan Eropa, namun di Sukapura, warna itu adalah simbol perjuangan. Berkat keberanian Bupati ke-4, identitas Sukapura sebagai daerah agraris yang religius dan mandiri tetap tegak berdiri. Sejarah ini adalah bukti bahwa satu orang yang berani berkata benar bisa menyelamatkan ribuan nyawa di masa depan.